Jual Beli dan Sewa Properti

Berlaku bagi pengguna jasa pemasaran properti melalui Jaya Giri Properti (JGPro)

Terakhir diperbarui: 21 Oktober 2026

1. Ketentuan Umum

1. Syarat dan Ketentuan ini mengatur prinsip umum kerja sama pemasaran properti antara penyedia jasa pemasaran properti, selanjutnya disebut Penyedia Jasa, dengan pemilik properti, calon penjual, calon pembeli, calon penyewa, atau pihak lain yang menggunakan jasa pemasaran, selanjutnya disebut Pengguna Jasa.
2. Layanan pemasaran meliputi perantaraan jual beli dan sewa properti, termasuk rumah, tanah, kavling, apartemen, ruko, gudang, bangunan komersial, dan jenis properti lainnya yang disepakati.
3. Penyedia Jasa bertindak sesuai ruang lingkup layanan yang disepakati dan tidak otomatis bertindak sebagai kuasa hukum, notaris, PPAT, penilai properti, pemberi pinjaman, atau pihak yang menjamin pembiayaan.
4. Syarat dan Ketentuan ini merupakan informasi mengenai prinsip umum layanan. Rincian kerja sama setiap properti, termasuk identitas para pihak, objek, ruang lingkup layanan, komisi, masa kerja sama, dan penyelesaian perselisihan, dituangkan dalam perjanjian tertulis tersendiri apabila dipersyaratkan atau diperlukan.
5. Kerja sama dilaksanakan berdasarkan itikad baik, keterbukaan informasi, kesepakatan para pihak, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Ruang Lingkup Layanan

Penyedia Jasa dapat memberikan layanan sesuai kesepakatan, antara lain:

1. Membantu pemasaran dan promosi properti melalui website, media sosial, jaringan pemasaran, dan media lain yang relevan.
2. Menyampaikan informasi mengenai properti kepada calon pembeli atau penyewa.
3. Memfasilitasi komunikasi, penjadwalan kunjungan, peninjauan lokasi, dan negosiasi antara pihak-pihak yang berkepentingan.
4. Membantu koordinasi pengumpulan informasi dan dokumen yang diperlukan untuk proses transaksi.
5. Membantu koordinasi dengan notaris, PPAT, lembaga pembiayaan, atau tenaga profesional lain apabila disepakati.
6. Memberikan informasi perkembangan pemasaran secara wajar kepada pemilik properti sesuai kesepakatan.
7. Melaksanakan layanan tambahan lainnya berdasarkan persetujuan para pihak.

Layanan yang tidak secara tegas disepakati tidak dianggap otomatis termasuk dalam ruang lingkup kerja sama.

3. Persyaratan Pemilik dan Pihak yang Menawarkan Properti

1. Pihak yang mengajukan properti untuk dipasarkan wajib memberikan identitas dan informasi yang benar, lengkap, serta dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pemilik atau pihak yang mewakili pemilik wajib mempunyai hak dan kewenangan yang sah untuk menawarkan properti tersebut.
3. Apabila properti dimiliki bersama, merupakan harta bersama, milik badan usaha, berada dalam warisan, atau memerlukan persetujuan pihak lain, pihak yang menawarkan wajib mengungkapkan keadaan tersebut dan memastikan persetujuan yang diperlukan tersedia.
4. Pemilik atau wakilnya wajib menyampaikan informasi mengenai status kepemilikan, dokumen pertanahan, kondisi bangunan, batas dan luas properti, akses jalan, peruntukan yang diketahui, sengketa, sita, hak tanggungan, penguasaan pihak lain, serta hal material lainnya yang relevan.
5. Penyedia Jasa dapat meminta dokumen pendukung yang relevan untuk keperluan pemeriksaan administratif dan pemasaran secara wajar.
6. Penerimaan properti untuk dipasarkan tidak dengan sendirinya merupakan jaminan bahwa seluruh dokumen telah diverifikasi secara menyeluruh atau bahwa transaksi pasti dapat dilaksanakan.

4. Kebenaran Informasi dan Dokumen

1. Pemilik atau pihak yang menawarkan properti bertanggung jawab atas kebenaran informasi dan keabsahan dokumen yang diserahkan.
2. Informasi iklan dapat bersumber dari keterangan pemilik, dokumen yang tersedia, hasil pengamatan, dan sumber lain yang relevan.
3. Penyedia Jasa akan melakukan pemeriksaan administratif sesuai kemampuan dan ruang lingkup layanan yang disepakati, tanpa menggantikan pemeriksaan hukum oleh notaris/PPAT atau instansi berwenang.
4. Apabila ditemukan informasi yang tidak akurat, perubahan kondisi, keberatan yang beralasan, atau indikasi masalah hukum, Penyedia Jasa dapat menunda, memperbaiki, atau menghentikan publikasi sampai permasalahan tersebut diklarifikasi.
5. Pengguna Jasa wajib segera memberitahukan perubahan harga, status ketersediaan, kondisi fisik, status kepemilikan, atau informasi material lainnya.

5. Publikasi dan Pemasaran Properti

1. Pemilik atau pihak yang berwenang memberikan persetujuan kepada Penyedia Jasa untuk menggunakan informasi, foto, video, denah, dan materi properti yang diserahkan, sebatas untuk pelaksanaan pemasaran yang disepakati.
2. Materi pemasaran dapat disesuaikan dalam hal tata bahasa, format, ukuran, atau penyajian tanpa mengubah fakta material mengenai properti.
3. Penyedia Jasa dapat menentukan media, format, dan strategi pemasaran yang wajar sesuai kebutuhan dan kesepakatan.
4. Publikasi tidak menjamin properti akan terjual atau tersewa dalam jangka waktu tertentu, kecuali terdapat komitmen khusus yang disepakati secara tertulis.
5. Penyedia Jasa dapat menolak atau menghentikan iklan yang mengandung informasi menyesatkan, tidak memiliki dasar kewenangan yang memadai, melanggar hukum, atau menimbulkan risiko hukum yang wajar untuk dihindari.
6. Setelah kerja sama berakhir, Penyedia Jasa dapat menghentikan publikasi. Penghapusan materi dari media pihak ketiga mengikuti kebijakan dan kemampuan teknis pihak terkait.

6. Harga, Penawaran, dan Negosiasi

1. Harga jual, harga sewa, uang jaminan, jangka waktu sewa, dan ketentuan komersial lainnya ditetapkan atau disetujui oleh pihak yang berwenang.
2. Penyedia Jasa dapat menyampaikan penawaran, masukan harga, dan hasil negosiasi, tetapi tidak berwenang mengikat pemilik atau calon pembeli/penyewa tanpa kewenangan yang sah.
3. Setiap penawaran, perubahan harga, dan kesepakatan material harus dikonfirmasi kepada pihak yang berkepentingan.
4. Penawaran dari calon pembeli atau penyewa bukan merupakan transaksi yang mengikat sampai diterima sesuai tata cara yang disepakati dan dituangkan dalam dokumen yang diperlukan.
5. Penyedia Jasa tidak menjamin nilai pasar, keuntungan investasi, kenaikan harga, kelayakan pembiayaan, atau keberhasilan pengajuan kredit.

7. Komisi dan Biaya Layanan

1. Komisi atau imbal jasa pemasaran, dasar perhitungan, pihak yang membayar, waktu pembayaran, serta pajak yang berlaku wajib disepakati secara jelas sebelum layanan dijalankan.
2. Besaran komisi tidak ditetapkan secara sepihak setelah transaksi berhasil. Perubahan hanya berlaku berdasarkan persetujuan para pihak.
3. Untuk transaksi jual beli, komisi dapat diperhitungkan berdasarkan nilai transaksi atau metode lain yang disepakati secara tertulis.
4. Untuk transaksi sewa, komisi dapat diperhitungkan berdasarkan nilai sewa atau formula lain yang disepakati secara tertulis.
5. Biaya iklan berbayar, dokumentasi, perjalanan, atau biaya tambahan lainnya hanya dapat dibebankan kepada Pengguna Jasa apabila telah diinformasikan dan disetujui sebelumnya.
6. Kewajiban pembayaran komisi timbul sesuai kondisi, tahapan transaksi, dan waktu pembayaran yang secara jelas ditetapkan dalam perjanjian tertulis.
7. Pajak yang timbul dari transaksi atau pembayaran jasa ditanggung dan dilaksanakan oleh pihak yang berkewajiban menurut peraturan perpajakan yang berlaku.

8. Tanda Jadi, Uang Muka, dan Dana Transaksi

1. Penyedia Jasa tidak otomatis berwenang menerima, menyimpan, mengelola, atau menggunakan uang tanda jadi, uang muka, uang jaminan sewa, uang pelunasan, atau dana transaksi lainnya.
2. Apabila penerimaan dana oleh Penyedia Jasa disepakati dan diperbolehkan berdasarkan ketentuan yang berlaku, pihak yang berwenang, jumlah dana, tujuan, rekening penerima, bukti pembayaran, serta tata cara pengembalian harus ditentukan secara jelas dan tertulis.
3. Pembayaran sebaiknya dilakukan langsung kepada pemilik atau pihak yang berhak, atau melalui mekanisme pembayaran yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Pengguna Jasa wajib memeriksa identitas penerima dan memastikan setiap pembayaran didukung bukti yang sah.
5. Ketentuan mengenai pengembalian tanda jadi, uang muka, atau uang jaminan mengikuti kesepakatan tertulis para pihak dan ketentuan hukum yang berlaku.

9. Hak dan Kewajiban Penyedia Jasa

Penyedia Jasa berhak:

1. Memperoleh informasi dan dokumen yang diperlukan sesuai ruang lingkup layanan.
2. Memperoleh komisi dan penggantian biaya yang telah disepakati secara sah.
3. Menolak atau menghentikan pemasaran jika terdapat indikasi penipuan, informasi menyesatkan, tidak adanya kewenangan yang memadai, atau pelanggaran hukum.

Penyedia Jasa berkewajiban:

1. Melaksanakan layanan dengan itikad baik, profesional, dan wajar sesuai ruang lingkup kerja sama.
2. Menyampaikan informasi yang diketahui secara jujur dan tidak sengaja menyesatkan calon pembeli atau penyewa.
3. Menjaga kerahasiaan informasi yang wajib dilindungi.
4. Memberikan informasi mengenai perkembangan pemasaran sesuai kesepakatan.
5. Menyampaikan komisi, biaya, dan ketentuan pembayaran secara transparan.
6. Tidak menjanjikan hasil transaksi yang berada di luar kendalinya.

10. Hak dan Kewajiban Pemilik Properti

Pemilik atau pihak yang berwenang berhak:

1. Mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan pemasaran sesuai kesepakatan.
2. Menyetujui atau menolak penawaran dari calon pembeli atau penyewa.
3. Memperoleh informasi yang jelas mengenai komisi dan biaya yang disepakati.

Pemilik atau pihak yang berwenang berkewajiban:

1. Memberikan informasi dan dokumen yang benar serta memperbaruinya jika terdapat perubahan.
2. Memberikan akses kunjungan properti berdasarkan jadwal dan persetujuan yang disepakati.
3. Menentukan keputusan akhir mengenai harga dan syarat transaksi.
4. Membayar komisi dan biaya yang menjadi kewajibannya sesuai perjanjian.
5. Memberitahukan apabila properti telah terjual, tersewa, ditarik dari pemasaran, atau tidak lagi tersedia.
6. Tidak memberikan instruksi yang bertentangan dengan hukum atau meminta Penyedia Jasa menyampaikan informasi yang menyesatkan.

11. Hak dan Kewajiban Calon Pembeli atau Penyewa

1. Calon pembeli atau penyewa berhak memperoleh informasi properti yang relevan dan diketahui Penyedia Jasa.
2. Calon pembeli atau penyewa wajib memeriksa kondisi fisik, lokasi, akses, dokumen kepemilikan, peruntukan, biaya, serta aspek lain yang penting sebelum menyepakati transaksi.
3. Calon pembeli atau penyewa wajib memberikan informasi yang benar dalam proses negosiasi dan transaksi.
4. Calon pembeli atau penyewa tidak diwajibkan membeli atau menyewa hanya karena telah bertanya, menerima informasi, atau melakukan kunjungan.
5. Setiap pembayaran, pemesanan, atau komitmen transaksi harus mengikuti kesepakatan yang jelas dan ketentuan hukum yang berlaku.

12. Hak Pemasaran, Eksklusivitas, dan Penggunaan Informasi Calon Klien

1. Sifat kerja sama, apakah eksklusif atau non-eksklusif, wajib ditentukan secara jelas dalam perjanjian tertulis.
2. Apabila tidak ada kesepakatan eksklusivitas secara tertulis, kerja sama tidak dianggap eksklusif.
3. Apabila calon pembeli atau penyewa diperkenalkan oleh Penyedia Jasa, para pihak dapat menyepakati pencatatan prospek dan tata cara komunikasi untuk menghindari kesalahpahaman.
4. Kewajiban komisi atas transaksi yang terjadi setelah masa kerja sama berakhir hanya berlaku apabila dasar, jangka waktu, objek, dan kondisi penerapannya telah disepakati secara jelas dan sah.
5. Tidak ada ketentuan dalam bagian ini yang dimaksudkan untuk melarang persaingan yang sah, menghalangi hak pihak lain secara tidak wajar, atau membebankan penalti yang tidak memiliki dasar kesepakatan dan hukum.

13. Kerja Sama Non-Eksklusif dan Pengakhiran

1. Kerja sama berlangsung selama jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian tertulis.
2. Kerja sama dapat diakhiri berdasarkan berakhirnya jangka waktu, kesepakatan para pihak, pemberitahuan sesuai ketentuan yang disepakati, atau alasan lain yang dibenarkan hukum.
3. Penyedia Jasa dapat menghentikan pemasaran apabila terdapat pelanggaran material, dokumen yang diragukan keabsahannya, informasi menyesatkan, atau risiko hukum yang relevan.
4. Para pihak wajib menyelesaikan komisi yang telah jatuh tempo, biaya yang telah disetujui, serta kewajiban lain yang secara sah telah timbul sebelum pengakhiran.
5. Pengakhiran kerja sama tidak menghapus hak dan kewajiban yang menurut perjanjian atau hukum tetap berlaku setelah pengakhiran.

14. Pelaksanaan Transaksi dan Dokumen Hukum

1. Kesepakatan jual beli atau sewa antara pemilik dan pembeli/penyewa merupakan hubungan hukum tersendiri dari layanan pemasaran.
2. Para pihak transaksi bertanggung jawab memastikan seluruh persyaratan hukum, dokumen, pajak, pembayaran, dan persetujuan yang diperlukan terpenuhi.
3. Untuk transaksi yang memerlukan akta atau tindakan pejabat berwenang, para pihak wajib mengikuti prosedur yang berlaku melalui notaris, PPAT, atau instansi terkait.
4. Penyedia Jasa dapat membantu koordinasi administratif sesuai kewenangannya, tetapi tidak menggantikan fungsi atau kewenangan pejabat yang berwenang.
5. Tidak ada transaksi yang boleh dilaksanakan dengan menggunakan dokumen palsu, menyembunyikan fakta material secara melawan hukum, atau menghindari kewajiban yang diwajibkan peraturan perundang-undangan.

15. Pelindungan Data Pribadi dan Kerahasiaan

1. Data pribadi dikumpulkan dan digunakan sebatas tujuan yang sah, relevan, dan diperlukan untuk komunikasi, pemasaran, verifikasi administratif, serta pelaksanaan transaksi.
2. Penyedia Jasa wajib menangani data pribadi sesuai ketentuan pelindungan data pribadi yang berlaku.
3. Data pribadi tidak boleh dipublikasikan atau dibagikan kepada pihak lain tanpa dasar pemrosesan yang sah.
4. Data dapat disampaikan kepada notaris/PPAT, calon pihak transaksi, atau pihak pendukung lain apabila diperlukan secara sah untuk pelaksanaan layanan dan sesuai dasar pemrosesan yang berlaku.
5. Pengguna Jasa wajib memastikan bahwa foto, dokumen, dan informasi milik pihak lain yang diserahkan untuk pemasaran dapat digunakan secara sah.
6. Pengguna Jasa dapat mengajukan pertanyaan atau permintaan terkait data pribadinya melalui kontak resmi yang tercantum pada website, dengan tetap memperhatikan kewajiban penyimpanan data berdasarkan hukum.

16. Batas Tanggung Jawab

1. Penyedia Jasa tidak menjamin bahwa properti akan terjual, tersewa, memperoleh pembiayaan, atau mencapai harga tertentu.
2. Penyedia Jasa tidak bertanggung jawab atas informasi palsu atau tidak benar yang diberikan oleh pihak lain sepanjang Penyedia Jasa tidak mengetahui dan tidak patut mengetahui ketidakbenaran tersebut serta telah menjalankan kewajiban yang berlaku.
3. Setiap pihak bertanggung jawab atas tindakan, pernyataan, dokumen, dan kewajibannya sendiri sesuai hukum.
4. Ketentuan pembatasan tanggung jawab tidak menghapus tanggung jawab yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk tanggung jawab akibat kesengajaan, kelalaian yang menjadi tanggung jawab pihak terkait, atau pelanggaran hak konsumen.
5. Sengketa mengenai kepemilikan, batas tanah, kondisi bangunan, pajak, pembiayaan, atau pelaksanaan transaksi diselesaikan oleh pihak yang berkepentingan sesuai kewenangan dan hukum yang berlaku.

17. Keadaan Kahar

1. Para pihak tidak dianggap lalai semata-mata karena keterlambatan pelaksanaan kewajiban yang secara langsung disebabkan keadaan di luar kendali yang wajar, seperti bencana alam, kebakaran besar, gangguan sistem berskala luas, atau kebijakan pemerintah yang relevan.
2. Pihak yang terdampak wajib memberitahukan pihak lainnya dalam waktu yang wajar dan melakukan langkah yang patut untuk mengurangi dampaknya.
3. Keadaan kahar tidak otomatis menghapus kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo sebelum keadaan tersebut terjadi, kecuali ditentukan lain oleh hukum atau kesepakatan yang sah.

18. Pengaduan dan Penyelesaian Perselisihan

1. Para pihak mengutamakan komunikasi dan musyawarah untuk menyelesaikan keluhan atau perselisihan.
2. Pengaduan dapat disampaikan melalui kontak resmi Penyedia Jasa yang tercantum pada website dengan menyertakan informasi yang cukup untuk ditindaklanjuti.
3. Apabila musyawarah tidak menghasilkan penyelesaian, para pihak dapat menempuh mediasi atau mekanisme penyelesaian sengketa lain yang disepakati secara sah.
4. Apabila penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil atau tidak dapat ditempuh, sengketa dapat diajukan kepada pengadilan yang berwenang sesuai ketentuan hukum Indonesia.
5. Tidak ada ketentuan yang menghilangkan hak konsumen atau pihak lain untuk menggunakan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

19. Perubahan Syarat dan Ketentuan

1. Penyedia Jasa dapat memperbarui Syarat dan Ketentuan ini untuk menyesuaikan layanan, kebijakan operasional, atau perubahan peraturan perundang-undangan.
2. Versi terbaru akan ditampilkan pada website beserta tanggal pembaruannya.
3. Perubahan tidak berlaku surut untuk mengurangi hak yang telah timbul atau mengubah kewajiban material dalam perjanjian yang sudah berjalan tanpa dasar hukum atau persetujuan yang diperlukan.
4. Jika suatu ketentuan dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, ketentuan lainnya tetap berlaku sepanjang dapat dipisahkan dan tidak bertentangan dengan hukum.

20. Penutup

Dengan menghubungi Penyedia Jasa, mengajukan properti untuk dipasarkan, atau meminta informasi mengenai layanan, Pengguna Jasa dianggap telah memperoleh kesempatan untuk membaca Syarat dan Ketentuan ini.

Namun, tindakan tersebut tidak dengan sendirinya dianggap sebagai persetujuan atas seluruh kewajiban pembayaran, eksklusivitas, kuasa, atau komitmen transaksi. Kewajiban tersebut harus didasarkan pada persetujuan yang jelas dan sah sesuai bentuk serta persyaratan hukum yang berlaku.

Untuk kerja sama pemasaran yang memerlukan perjanjian tertulis, para pihak wajib menyelesaikan dan menyetujui perjanjian tersebut sebelum pelaksanaan layanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Informasi Penyedia Jasa

Nama Agen Properti: Jaya Giri Properti

Kontak resmi: 0812-2002-2004

Website: https://agenpropertipurwokerto.com/